Lensapapua, Kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian menjadi modal penting dalam membangun fondasi keamanan yang kuat di Papua Barat Daya. Komitmen itu ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Sorong melalui hibah tanah seluas 10 hektare untuk mendukung pembangunan Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat Daya.
Dukungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sarana kelembagaan kepolisian sekaligus membuka jalan bagi peningkatan kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi termuda di Tanah Papua.
Penyerahan hibah ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan sertifikat tanah di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (14/10/2026). Momentum ini sekaligus memperlihatkan pentingnya keselarasan visi antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kepolisian akan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan berupaya bersama Polda untuk mencukupi kebutuhan sesuai kemampuan fiskal,” ujar Elisa.
Komitmen tersebut menempatkan pembangunan Mako Polda sebagai salah satu kebutuhan prioritas. Fasilitas yang memadai diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat koordinasi, serta mendukung pelayanan yang semakin responsif kepada masyarakat.
Dukungan pemerintah daerah juga membuka ruang pembahasan mengenai pemanfaatan aset yang telah dibangun. Gubernur menyebut adanya aspirasi Bupati Sorong terkait kemungkinan penggunaan kembali markas Polres yang sedang dibangun apabila Polda nantinya berpindah ke lokasi baru. Namun, rencana tersebut masih berupa wacana dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Di sisi lain, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sorong atas dukungan terhadap penguatan fasilitas kepolisian.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan penguatan organisasi, peningkatan kapasitas personel, serta pendekatan pemolisian yang dekat dengan masyarakat atau community policing.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban,” demikian pesan yang sejalan dengan pendekatan pemolisian masyarakat yang ditekankan Kapolda.
Kapolda juga menyoroti kebutuhan penguatan kapasitas Polda Papua Barat Daya, termasuk usulan peningkatan status menjadi Polda Tipe A. Ia menjelaskan bahwa karakteristik wilayah, kompleksitas persoalan keamanan, keberadaan garnisun militer besar, serta posisi strategis Papua Barat Daya sebagai pintu gerbang ekonomi Papua membutuhkan dukungan personel dan anggaran yang memadai.
Saat ini, menurut Kapolda, jumlah personel Polda Papua Barat Daya baru mencapai sekitar 42 persen dari daftar susunan personel sebanyak 9.000 orang. Keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan jangkauan pelayanan kepolisian di wilayah Papua Barat Daya.
Selain pembangunan Mako Polda, dukungan anggaran untuk pembangunan rumah sakit juga telah disiapkan untuk tahun mendatang. Pengembangan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Satuan Brimob direncanakan berlanjut secara bertahap setelah pembangunan fasilitas prioritas tersebut.
Kapolda turut mengemukakan gagasan pengembangan tourism police atau polisi pariwisata untuk mendukung keamanan kawasan wisata dan memberikan rasa aman kepada pengunjung. Inisiatif tersebut dinilai relevan bagi Papua Barat Daya yang memiliki potensi pariwisata strategis dan membutuhkan dukungan keamanan yang memadai.
Hibah 10 hektare tanah dari Pemkab Sorong menjadi bagian penting dari rangkaian upaya tersebut. Meski pembangunan masih membutuhkan tahapan perencanaan dan dukungan anggaran, ketersediaan lahan merupakan modal awal bagi pengembangan fasilitas kepolisian yang lebih representatif.
Sinergi Pemkab Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan Polda Papua Barat Daya diharapkan terus berkembang, tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam penguatan pelayanan publik dan kemitraan dengan masyarakat.
Dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dukungan lintas lembaga ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya situasi keamanan yang kondusif sekaligus mendorong pembangunan Papua Barat Daya yang semakin maju. red
