Lensapapua, BPJS Kesehatan mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan penyakit jantung pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak hanya berfokus pada banyaknya layanan yang diberikan, pembiayaan kesehatan ke depan diarahkan untuk menghasilkan outcome atau hasil kesehatan yang lebih baik bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pendekatan tersebut dilakukan melalui konsep Value-Based Health Care, yang menempatkan hasil kesehatan peserta serta total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai. Menurutnya, transformasi diperlukan di tengah tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” terang Pujo, Rabu (16/9/2026).
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian utama karena tingginya kebutuhan layanan sekaligus besarnya pembiayaan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Pujo menilai pengendalian penyakit jantung tidak dapat hanya mengandalkan layanan rumah sakit. Upaya pencegahan perlu diperkuat sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama dengan mengendalikan berbagai faktor risiko sebelum berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan intervensi lebih kompleks.
“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Melalui pendekatan Value-Based Health Care, FKTP didorong menjadi fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Langkahnya antara lain pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang semakin berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan meliputi pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), hingga staged revascularization.
“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome,” kata Pujo.
Perubahan juga diarahkan pada sistem pemantauan mutu pelayanan intervensi jantung. BPJS Kesehatan mendorong indikator monitoring bergeser dari sekadar mengukur proses menjadi pengukuran outcome, seperti waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” tegas Pujo.
Dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Kodam III Siliwangi. Menurutnya, kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga akses, kecepatan, dan mutu pelayanan.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas layanan penyakit jantung secara komprehensif, termasuk bagi peserta JKN. Tingginya kebutuhan layanan tersebut terlihat dari jumlah pasien yang ditangani melalui fasilitas catheterization laboratory (cathlab).
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan mutu harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menambahkan, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Karena itu, upaya promotif dan preventif perlu diperkuat, termasuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Ia juga mendorong penerapan Value-Based Health Care dalam Program JKN agar efisiensi berjalan seiring dengan peningkatan hasil kesehatan peserta. Dengan pendekatan tersebut, layanan jantung diharapkan tidak berhenti pada seberapa banyak tindakan yang diberikan, tetapi juga sejauh mana pelayanan mampu membantu peserta memperoleh kualitas kesehatan yang lebih baik. red
